Ketimpangan pendapatan masyarakat, selalu menjadi bagian dari indikator pembangunan. Indikator tersebut menjadi “satu paket” dengan indikator pembangunan ekonomi, untuk melengkapi indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan angka kemiskinan. Dalam pembangunan daerah, indikator ketimpangan (gambaran pemerataan pendapatan) termasuk dalam aspek kesejahteraan (sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017). Dalam regulasi tersebut terdapat sekitar 45 indikator yang dapat dipilih dan dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pembangunan. Terkait dengan ketimpangan pendapatan, ada sekitar 3 (tiga) indikator yang dapat dipilih atau dikembangkan (dimodifikasi, diubah pendekatannya) yaitu Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia dan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Ketimpangan Williamson).
Regulasi penggunaan indikator ketimpangan pendapatan tersebut, sudah ada dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tetapi masih relatif sedukit daerah yang menggunakan indikator tersebut dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD). Persoalan keterbatasan data maupun cara pengukurannya yang relatif lebih sulit, sering menjadi salah satu pertimbangan dalam pemakaian indikator tersebut.
Kondisi saat ini, seyogyanya indikator tersebut mulai digunakan karena cukup banyak alokasi dana / program yang memiliki karakteristik sebagai redistribusi pendapatan, seperti Alokasi Dana Desa dari APBN, Tranfers ke Desa dari APBD, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program-Program lainnya. Disamping itu, setiap tahun (akhir Desember) BPS (Propinsi /Kabupaten /Kota) sudah mempublikasikan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Khusus untuk Publikasi Tahun 2017, telah tersedia data pengeluaran rumah tangga dan disajikan berdasarkan kuintil pengeluaran. Kuintil pengeluaran adalah pengelompokan pengeluaran kedalam lima kelompok yang sama besar, setelah diurutkan dari pengeluaran yang terkecil hingga yang terbesar.
Untuk memproyeksi ketimpangan pendapatan masyarakat (versi bank Dunia), BPS Sumbar (dalam Publikasi Nomor 04/01/13/Th. XXI, 2 Januari 2018, tentang Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Sumatera Barat September 2017), telah melakukan modifikasi indikator pemerataan pendapatan (versi Bank Dunia) dengan menggunakan pengeluaran masyarakat sebagai pengganti pendapatan. Secara teoritis, untuk memperoleh data pendapatan masyarakat relatif sulit (apalagi banyaknya pekerjaan masyarakat di sektor informal) maka sering diestimasi melalui pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan). Untuk mengukur ketimpangan pendapatan (versi Bank Dunia), dapat dihitung dengan persentase pengeluaran pada kelompok 40 % terbawah. Terdapat tiga kategori yaitu ketimpangan tinggi (jika persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah bernilai dibawah 12 %), ketimpangan sedang (jika nilainya berkisar antara 12 - 17 %) dan ketimpangan rendah (jika nilainya lebih besar dari 17 %). (https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/650/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-6-75-persen.html).
Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang dipublikasikan oleh 17 BPS Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat (selain Kota Padang dan Kab. Lima Puluh Kota), secara umum persentase pengeluaran per kapita sebulan dari 40% kelompok terendah berada diatas 21 % (termasuk kategori dengan ketimpangan rendah atau pendapatan masyarakat relatif lebih merata). Adapun 10 daerah Kabupaten / Kota dengan ketimpangan terendah adalah Kabupaten Pasaman (nilai 24,55 %), Dharmasraya (24,24%), Tanah Datar (23,70%), Padang Pariaman (23,26 %), Agam (23,06%), Pesisir Selatan (23,05), Pasaman barat (22,89%), Mentawai (22,04%), Kota Pariaman (21,98%) dan Solok Selatan (21,97%). Sedangkan untuk tingkat Propinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2017, sekitar 21,31 %. Semoga pembangunan daerah dapat menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dan merata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar